Ketua DEMA FTK UIN Ar-Raniry Kecam Ketidakjelasan Pertanggungjawaban Rakernas XIII IMAKIPSI, Desak Transparansi Anggaran Dan Pengembalian Dana Peserta
JAKARTA — Muhammad Alfajri Marpaung, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (DEMA FTK) UIN Ar-Raniry Banda Aceh sekaligus delegasi dalam kegiatan Pengukuhan dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIII Ikatan Mahasiswa Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Seluruh Indonesia (IMAKIPSI), menyampaikan kecaman keras terhadap ketidakjelasan pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan yang dinilai merugikan peserta.
Kekecewaan ini muncul menyusul adanya sejumlah fasilitas yang tercantum dalam rincian biaya administrasi, tetapi tidak dapat dirasakan atau tidak terpenuhi bagi sebagian besar peserta. Padahal, setiap peserta telah membayarkan biaya administrasi untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Berdasarkan rincian biaya yang diinformasikan kepada peserta, dana administrasi tersebut mencakup sejumlah komponen, antara lain hotel selama empat hari tiga malam, kaos, goodie bag dan cenderamata, sertifikat, ID card, konsumsi selama kegiatan, field trip, serta akomodasi.
Namun, dalam pelaksanaannya, sejumlah komponen yang menjadi bagian dari biaya tersebut dipersoalkan karena tidak terpenuhi sebagaimana yang diharapkan peserta. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai realisasi fasilitas, pengelolaan anggaran, dan pertanggungjawaban panitia terhadap dana yang telah dihimpun.
Muhammad Alfajri menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata mengenai nominal uang yang telah dikeluarkan peserta, melainkan menyangkut integritas, transparansi, dan tanggung jawab penyelenggara dalam menjalankan kegiatan nasional.
“Yang kami persoalkan bukan semata-mata nominal uang yang telah kami bayarkan. Ini tentang tanggung jawab dan transparansi. Peserta telah memenuhi kewajibannya dengan membayar biaya administrasi, sehingga sudah sepatutnya panitia memenuhi hak peserta dan memberikan pertanggungjawaban yang jelas atas penggunaan dana tersebut.”
Menurutnya, kegiatan berskala nasional seperti Rakernas IMAKIPSI seharusnya menjadi ruang konsolidasi, penguatan solidaritas, dan pengembangan gerakan mahasiswa keguruan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggaraan kegiatan harus menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, keterbukaan, serta akuntabilitas.
Ia menyayangkan apabila kepercayaan yang diberikan oleh delegasi dari berbagai perguruan tinggi justru berujung pada kekecewaan akibat ketidakjelasan pemenuhan fasilitas dan pertanggungjawaban anggaran.
DESAK PERTANGGUNGJAWABAN PANITIA DAN KOORDINATOR PUSAT IMAKIPSI
Atas persoalan tersebut, Muhammad Alfajri secara tegas mendesak panitia pelaksana Pengukuhan dan Rakernas XIII IMAKIPSI beserta Koordinator Pusat IMAKIPSI untuk segera memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban resmi kepada seluruh peserta.
Ia juga meminta Fikri Fadhuridwanullah, yang disebut sebagai Koordinator Pusat IMAKIPSI dan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Rakernas XIII IMAKIPSI, untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai realisasi fasilitas dan penggunaan anggaran administrasi peserta.
Menurut Alfajri, pertanggungjawaban tersebut tidak boleh berhenti pada penjelasan lisan, tetapi harus disertai laporan penggunaan anggaran yang terperinci dan dapat dipertanggungjawabkan.
Adapun tuntutan yang disampaikan meliputi:
- Transparansi anggaran.
Panitia diminta membuka rincian penggunaan dana administrasi peserta serta menjelaskan realisasi setiap komponen pembiayaan. - Klarifikasi fasilitas. Panitia diminta menjelaskan komponen fasilitas yang tidak diterima atau tidak terpenuhi oleh peserta.
- Pengembalian dana. Panitia diminta mengembalikan dana secara proporsional sesuai dengan komponen fasilitas dan layanan yang terbukti tidak direalisasikan.
- Pertanggungjawaban resmi. Panitia pelaksana bersama Koordinator Pusat IMAKIPSI diminta menyampaikan tanggapan tertulis dan langkah penyelesaian yang konkret dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Alfajri menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan bentuk perjuangan atas hak peserta yang perlu diselesaikan secara terbuka, objektif, dan bertanggung jawab.
JANGAN BIARKAN KEPERCAYAAN PESERTA KEHILANGAN MAKNA
Persoalan ini, menurut Alfajri, harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan nasional mahasiswa. Setiap dana yang dihimpun dari peserta merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab, sedangkan setiap fasilitas yang dijanjikan harus memiliki kejelasan realisasi.
Ia berharap panitia dan Koordinator Pusat IMAKIPSI tidak mengabaikan aspirasi peserta serta segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Apabila tidak terdapat tanggapan dan penyelesaian yang jelas, pihaknya mempertimbangkan langkah lanjutan melalui mekanisme organisasi dan penyampaian aspirasi secara resmi kepada pihak terkait.
“Kami ingin persoalan ini diselesaikan secara baik, terbuka, dan bertanggung jawab. Jangan sampai kegiatan yang seharusnya memperkuat solidaritas mahasiswa justru meninggalkan persoalan yang mengikis kepercayaan antarlembaga dan antarmahasiswa,” tegasnya.
Alfajri kembali menekankan bahwa transparansi merupakan bagian penting dari tata kelola organisasi yang sehat. Setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan harus bersedia memberikan penjelasan atas pengelolaan dana dan pemenuhan hak peserta.
“Kepercayaan peserta adalah amanah. Transparansi adalah kewajiban. Dan pertanggungjawaban adalah bukti nyata integritas organisasi.”
Melalui pernyataan ini, Muhammad Alfajri berharap panitia pelaksana dan Koordinator Pusat IMAKIPSI segera memberikan penjelasan resmi, membuka laporan penggunaan anggaran, serta menyelesaikan tuntutan pengembalian dana atas fasilitas yang tidak terealisasi demi memberikan kepastian kepada seluruh peserta Rakernas XIII IMAKIPSI.
