BANDA ACEH – Kementerian Agama (Kemenag) RI menyiapkan sejumlah agenda strategis untuk memperkuat pendidikan pesantren di Indonesia. Melalui Direktorat Jenderal Pesantren, pemerintah memprioritaskan perlindungan santri, pengakuan ijazah, penguasaan teknologi, kemandirian ekonomi, serta penguatan dakwah digital.
Sekretaris Ditjen Pesantren Kemenag, Arsad Hidayat, menyampaikan bahwa perlindungan santri menjadi salah satu fokus utama. Kemenag berencana membentuk satuan tugas, menyediakan saluran pengaduan, serta menghadirkan layanan konseling bagi santri yang menjadi korban perundungan maupun kekerasan di lingkungan pesantren.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjamin keamanan santri sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan pesantren. Pemerintah ingin memastikan bahwa santri memperoleh perlindungan dan pendampingan yang memadai.
Agenda berikutnya adalah memperkuat rekognisi atau pengakuan ijazah pendidikan pesantren, termasuk lulusan Ma’had Aly. Upaya ini ditujukan untuk membuka kesempatan lebih luas bagi lulusan pesantren dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi keagamaan Islam maupun perguruan tinggi umum sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam bidang teknologi, Kemenag mendorong pengembangan konsep Santri 5.0. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara penguasaan ilmu agama dan kemampuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI) serta keterampilan digital lainnya.
Penguatan kompetensi tersebut juga berkaitan dengan pengembangan dakwah melalui platform digital. Santri diharapkan mampu memanfaatkan media sosial dan berbagai saluran komunikasi modern untuk menyampaikan pesan keagamaan secara luas dan relevan dengan perkembangan zaman.
Agenda keempat berfokus pada kemandirian ekonomi pesantren melalui kewirausahaan dan pengembangan potensi lokal. Pesantren dinilai memiliki peluang untuk membangun ekosistem usaha yang melibatkan santri, tenaga pendidik, pengelola lembaga, serta kebutuhan sehari-hari di lingkungan pesantren.
Selain pengembangan sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur pesantren juga menjadi perhatian. Kemenag mengakui bahwa kondisi fasilitas pesantren di Indonesia masih beragam, terutama antara lembaga yang telah memiliki sarana memadai dan pesantren di wilayah terpencil yang masih membutuhkan fasilitas dasar.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Kemenag akan mendorong kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar dukungan pembangunan infrastruktur dapat menjangkau lebih banyak pesantren.
Penguatan tata kelola dan pendataan turut menjadi bagian dari upaya pembenahan. Data pesantren saat ini terintegrasi melalui Education Management Information System (EMIS). Kemenag menyebut jumlah sekitar 42 ribu pesantren telah sesuai dengan data yang dimiliki, meskipun masih terdapat persoalan pendataan santri yang tercatat di lebih dari satu lembaga pendidikan.
Perhatian juga diberikan kepada kesejahteraan tenaga pendidik pesantren, termasuk dosen Ma’had Aly. Dalam keterangannya, Arsad menyampaikan adanya peningkatan insentif bagi penerima yang memenuhi persyaratan, dari Rp2,5 juta menjadi Rp8 juta.
Berbagai agenda tersebut menjadi perhatian bagi perguruan tinggi Islam, termasuk UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dalam melihat perkembangan pendidikan keagamaan di Indonesia. Penguatan literasi digital, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia merupakan aspek yang relevan bagi pengembangan pendidikan Islam di tengah perubahan zaman.
Kemenag menegaskan bahwa tantangan selanjutnya adalah memastikan program perlindungan santri, pemerataan fasilitas, peningkatan kesejahteraan pendidik, serta transformasi digital dapat diterapkan secara nyata di lembaga pesantren.
Melalui agenda tersebut, pemerintah berharap pesantren semakin mampu menghadirkan pendidikan yang aman, berkualitas, mandiri, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman.
