BANDA ACEH – Mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD telah dibebaskan dari penahanan setelah penyidik Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) belum berhasil memenuhi alat bukti yang diperlukan dalam perkara dugaan jarimah liwath.
FD bersama seorang pria berinisial AM sebelumnya diamankan dalam penggerebekan di ruang kerja Kantor Inspektorat Banda Aceh pada Agustus 2026. Keduanya sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Kepala Satpol PP dan WH Banda Aceh, M. Rizal, menjelaskan bahwa FD dan AM telah dilepaskan pada 31 Oktober 2026 karena masa penahanan keduanya telah berakhir.
“Sudah dilepaskan karena masa tahanan sudah habis,” kata Rizal dalam konferensi pers di kompleks Kantor Wali Kota Banda Aceh, Jumat (13/11/2026).
Menurut Rizal, penyidik belum menemukan bukti yang cukup untuk memenuhi unsur jarimah liwath sebagaimana diatur dalam qanun tersebut. Berkas perkara juga telah dua kali dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh kepada penyidik Satpol PP dan WH karena dinilai belum memenuhi kelengkapan formil dan materiil.
“Berdasarkan petunjuk dari peneliti berkas perkara bahwa unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dinyatakan belum terpenuhi,” ujar Rizal.
Ia menambahkan, rumusan pengaturan mengenai jarimah liwath dalam qanun tersebut dinilai perlu dikaji lebih lanjut karena memiliki ketentuan yang spesifik.
“Rumusan pengaturan mengenai jarimah liwath dalam qanun jinayat perlu dikaji lebih lanjut,” katanya.
Diberhentikan sebagai ASN
Terlepas dari perkembangan perkara jinayat, FD juga telah menjalani pemeriksaan terkait kedudukannya sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Banda Aceh, Emila Sovayana, menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan internal menyatakan FD melakukan pelanggaran disiplin berat dan kode etik ASN.
“Hasil pemeriksaan tim, FD dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin berat dan memenuhi unsur untuk dijatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH),” kata Emila.
Dengan demikian, terdapat dua proses berbeda dalam kasus tersebut. Penanganan perkara jinayat berkaitan dengan pembuktian dugaan tindak pidana berdasarkan Qanun Aceh, sedangkan pemberhentian FD merupakan sanksi administratif kepegawaian berdasarkan hasil pemeriksaan internal.
Pembebasan dari penahanan dalam perkara jinayat tidak dengan sendirinya menghapus keputusan sanksi kepegawaian yang telah dijatuhkan.
